Ketua PW NW Sumut Desak Kapolri Evaluasi Kinerja Kapolda Terkait Nonaktifnya Kapolres Pelabuhan Belawan

Medan,TARUNA OFFICIAL

Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Wathan (PW NW) Sumatera Utara, M Iqbal Daulay, mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo agar tidak hanya berhenti pada penonaktifan Kapolres Pelabuhan Belawan tapi sekaligus dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol Wishnu Febrianto.

Menurut Iqbal, pencopotan Kapolres merupakan langkah reaktif yang justru membuka pertanyaan tentang efektivitas pembinaan dan pengawasan dari Kapolda terhadap jajarannya.Ia menilai, kondisi keamanan di Belawan yang terus bergejolak mencerminkan adanya kelemahan struktural di tubuh kepolisian daerah.

Video tawuran berdarah di Belawan pada 5-6 Mei 2025

“Penanganan keamanan di Belawan bukan kasus baru. Ini masalah berulang yang seharusnya menjadi perhatian serius. Kalau fungsi pembinaan dan pengawasan berjalan, situasi tidak akan separah ini,” ujar Iqbal dalam keterangannya, Kamis (8/5/2025).

Sebagai seorang peneliti pelayanan publik, Iqbal menyoroti pentingnya akuntabilitas institusi keamanan dalam menjalankan tugas negara. 

Ia mengingatkan, bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan tugas Kapolda sebagai penanggung-jawab utama penyelenggaraan fungsi Polri di tingkat provinsi, termasuk dalam hal pembinaan Kapolres.

“Kapolda punya fungsi strategis, bukan sekadar administratif. Ia bertanggung jawab memastikan jajarannya hadir secara nyata dan efektif dalam melindungi masyarakat. 

Jika kerawanan seperti di Belawan terus terjadi, maka itu bukan hanya soal Kapolres, tapi soal manajemen di tingkat atas,” tegasnya.

Wilayah Belawan selama ini dikenal sebagai zona rawan konflik, mulai dari tawuran hingga aksi kriminal jalanan. Iqbal menyayangkan tidak adanya pola penanganan jangka panjang yang efektif dari kepolisian, padahal kondisi sosial di wilayah tersebut tergolong kompleks dan membutuhkan pendekatan menyeluruh.

Ia menegaskan bahwa evaluasi terhadap Kapolda tidak bertujuan menjatuhkan pribadi, 

melainkan sebagai langkah pembenahan struktural yang mendesak agar Polri makin profesional dan dipercaya publik. 

“Kami mendukung reformasi internal di tubuh Polri. Tapi reformasi itu tidak akan berjalan jika kesalahan dibiarkan berulang tanpa evaluasi serius terhadap sistem.(***)

rel