Medan,TARUNA OFFICIAL
Aktivis pertanahan Sumatera Utara, Rules Gaja SKom, menyampaikan kritik keras rencana otorita Danau Toba yang membuka peluang kerja sama sewa-menyewa lahan hingga 80 tahun kepada investor asing. Hal ini disampaikan dalam pertemuan dengan awak media online Sabtu, 31 Mei 2025, di kantor Jalan Cempaka Raya No 96, Medan Helvetia.
"Jangan rugikan hak-hak tanah ulayat demi investor yang belum jelas. Kita tidak bisa menggadaikan masa depan masyarakat adat dengan kontrak jangka panjang yang tidak berpihak pada rakyat," tegas Rules Gaja dalam pernyataannya.
Rules menekankan bahwa durasi sewa hingga 80 tahun sangat berlebihan dan dikhawatirkan menjadi bentuk ‘penyerahan’ wilayah adat secara tidak langsung kepada pihak asing.
Ia menyarankan agar kebijakan sewa lahan mengacu pada skema Hak Guna Usaha (HGU) yang berlaku di Indonesia, yaitu maksimal 30 tahun dan dapat diperpanjang dengan evaluasi menyeluruh.
"Kalau negara saja memberikan HGU hanya 30 tahun, mengapa otorita bisa langsung berikan hak 80 tahun? Ini menimbulkan pertanyaan besar soal transparansi dan keberpihakan," tambahnya.
Lebih lanjut, Rules juga menyuarakan perlunya keterlibatan masyarakat adat dan pemilik tanah ulayat dalam setiap proses perencanaan dan pengambilan keputusan termasuk konsultasi terbuka sebelum kerja sama investasi dilakukan.
Tanah Ulayat Bukan Komoditas
Aktivis yang juga dikenal sebagai penggerak komunitas digital ini menegaskan bahwa tanah ulayat bukan sekadar komoditas yang bisa disewakan seenaknya.
“Tanah ulayat adalah warisan leluhur. Ia punya nilai kultural, spiritual, dan sosial yang tidak bisa dikompensasikan hanya dengan uang atau janji pembangunan,” jelasnya.
Rules Gaja menyerukan kepada pemerintah pusat, khususnya Kementerian ATR/BPN dan Otorita Danau Toba, untuk menyusun regulasi yang berkeadilan, melindungi masyarakat adat, dan menghindari penguasaan lahan jangka panjang oleh pihak luar yang bisa memicu konflik horizontal di masa depan.(***)
rel
0 Komentar