Jakarta,TARUNA OFFICIAL
Program baru Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, lapor mas wapres ramai disorot publik.
Banyak warganet media sosial X yang menilai program pengaduan tersebut semestinya tidak menjadi ranah Wakil Presiden.
Lembaga-lembaga di bawah dianggap lebih pas untuk menjalankan program pengaduan masyarakat tersebut.
Bahkan banyak tudingan yang dilontarkan untuk wapres, mulai dari pencitraan hingga tak paham aturan bernegara.
Gibran dituntut untuk membuat kebijakan yang lebih strategis dan bermanfaat untuk publik sesuai dengan kewenangannya.
"Level Presiden/Wapres hrsY punya pola pikir sbg pembuat kebijakan, bukan malah bikin no aduan yg lebih bersifat teknis. Jika bukan pencitraan akan Ibh terstruktur jika diinstruksikan kpd semua Kementerian/ Lembaga/Badan utk membuka pengaduan scr langsung tentuY dg pengawasan," tulis akun X @NenkMonica, (12/11).
"Makin ketahuan otaknya kopong, nggak paham tata aturan bernegara, tetapi ingin terlihat pintar, tegas dan melayani," tulis @Abu_shahib16.
"Kalo menginstruksikan ke kementrian, jelas bukan wewenang dia, dan bukan dia yg dpt spot light. ... kan emang tujuannya buat dpt spot light aja," tambah @asfan_warah.
"Aduan aduan kayak level RT saja, Kementerian-kementerian trs Kepolisian, dll itu lantas tugasnya apa," sebut @farid_sofa.
"Percuma ada RT, RW, Lurah, Camat, Bupati dan Gubernur ya," tambah @V3g3L.
"10 tahun ke belakang politik Indonesia,, politik Gimmick, politik pencitraan,, politik tipu tipu,, politik branding,,itu semua efek dari konsultan politik yg basis berpikir nya jualan,, Rakyat dianggap konsumen yg bisa dibohongi demi barang jualan nya," tambah @hendri_suhu.
"Itukan akal akalan para pengasuh fufufafa untuk menaikkan pamornya, tunggu saja nanti pasti adalagi upaya agar fufufafa terlihat sangat cerdas dan menguasai berbagai ilmu pengetahuan," sebut @Zabidinir.
"Pekerjaan presiden dan wapres adalah wilayah strategis, menteri2 wilayah teknis...jangan dibalik Gib," tambah @Ridwan1924. (Rel)
.jpeg)
0 Komentar