Bandung,TARUNA OFFICIAL
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyinggung kondisi Bandar Udara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati Majalengka yang hingga saat ini terkesan masih jalan di tempat.
Dedi menyebut BIJB tak ubahnya seperti lamtoro.Komentar Dedi itu disampaikan ketika sambutan saat rapat paripurna Hari Jadi Majalengka di Pendopo, Sabtu (7/6/2025).
Sindiran Dedi terhadap kondisi BIJB berawal saat dia mengingatkan pentingnya menjaga lingkungan.
Dengan menggunakan bahasa Sunda, Dedi menginginkan agar pembahasan RTRW tidak berdasarkan nafsu belaka.
"Ulah nyieun tata ruang didorong ku hawa nafsuna, sabab naon? Pager bisa robah zamanna, pabrik bisa aya bangkrutna, tapi alam mah moal aya robah ka hareupna (Jangan bikin tata ruang didorong hawa nafsu. Mengapa? Pagar bisa berubah zamannya, pabrik bisa ada bangkrutnya. Tapi alam tidak ada perubahan ke depannya)," kata dia.
Dedi Mulyadi mengaku pusing, karena Pemprov Boncos, tiap tahun harus nombok Rp 30 Miliar untuk Bandara Internasional Kerta Jati.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyoroti kondisi terkini Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati atau Bandara Kertajati yang dinilainya belum berjalan optimal.
Gubernur yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi atau KDM ini juga menyebut bandara tersebut kini ibarat "peuteuy selong",
"Majalengka Ka Kaler na keun geus aya bandara bari-jeung bandara na teh ayeuna geus robah jadi peuteuy selong. Kunaon jadi peuteuy selong? Pan euweuh pesawat na, teu maju-maju (Majalengka ke sananya sudah ada bandara dan sekarang sudah berubah jadi peuteuy selong. Kenapa jadi peuteuy selong? Kan nggak ada pesawatnya, nggak maju-maju)," ujar Dedi di hadapan jajaran Forkopimda dan anggota DPRD Majalengka.
Dedi mengakui, selama tiga bulan menjabat sebagai Gubernur Jabar, ia belum bisa mengambil langkah cepat terhadap kondisi BIJB.
Namun, ia menegaskan tengah merancang strategi jangka panjang agar kawasan sekitar bandara dapat berkembang dan tidak terus membebani anggaran daerah.
“Kudu kumaha? Keun urang pikiran. Aya desain strategi kudu disiapkeun, ulah waka nyarekan ayeuna, pan aing karek tilu bulan (Harus bagaimana? Biar kita pikirakan. Ada desain strategi yang harus disiapkan, jangan marah sekarang, kan saya baru tiga bulan). Kini sedang dipikirkan strategi desain yang tepat. Harus ada arah ke depan agar kawasan ini berkembang," ujar Dedi.
Menurutnya Pemprov Jabar harus menanggung biaya operasional bandara sebesar Rp 30 miliar per tahun. Kondisi ini, menjadi beban yang perlu dicarikan solusi.
“"Pan nombok unggal taun Rp 30 miliar jang bandara teh. Kudu kumaha? (Kan nombok setiap tahun Rp 30 miliar untuk bandar. Harus bagaimana)," tanya Dedi.
Di sisi lain, Dedi melihat potensi besar Majalengka sebagai kawasan industri masa depan. Untuk mengimbangi pertumbuhan kawasan Rebana yang meliputi Majalengka, Subang, Indramayu, dan Cirebon, Dedi mendorong penguatan sektor pendidikan, khususnya pendidikan vokasi dan teknik.
Ia menambahkan, tanpa kesiapan sumber daya manusia, dikhawatirkan industri yang tumbuh di kawasan tersebut justru akan diisi oleh tenaga kerja dari luar daerah.
"Ai jugjleg pabrik jelema na teu disiapkeun, mental na teu dibangun angger eungke na pabrik nu ngeusian batur. (Ada pabrik di Indramayu, Cirebon, Majalengka, Subang, harus bagaimana? Giliran ada pabrik tapi orangnya nggak disiapkan, mentalnya nggak dibangun, tetap nanti pabrik diisi orang lain)," tutur Dedi.
Acara rapat paripurna tersebut dihadiri berbagai tokoh penting daerah dan digelar dalam suasana peringatan hari jadi Kabupaten Majalengka yang ke-535 tahun.
Seperti diketahui,pembangunan Bandara Internasional Kerja Jati merupakan program mantan Presiden Jokowi yang terbukti justru banyak menimbulkan kerugian bagi rakyat.(***)
Tim
0 Komentar