Medan,TARUNA OFFICIAL
DPP PDI Perjuangan mengingatkan seluruh anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota se-Sumut, jangan coba-coba pasang dua kaki di Pilgub Sumut dengan berpihak kepada Calon Gubernur Sumut nomor urut 1, Bobby Nasution, sanksi tegasnya adalah dipecat.
Hal itu diungkapkan Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Ideologi dan Kaderisasi, Djarot Saiful Hidayat dalam sambutannya, pada Rapat Kerja Cabang Khusus (Rakercabsus) DPC PDIP Kabupaten Batubara, Aula Pendopo Serbaguna, di Jalan Simpang Dolok, Kabupaten Batubara, Minggu 27 Oktober 2024.
"Kalau anggota DPRD memasang dua kaki, tiga kaki dan ada Bobby, tidak mendukung calon kita (Edy Rahmayadi-Hasan Basari Sagala). Sudah jelas sanksinya, harus dipecat," kata Djarot di hadapan ribuan orang kader partai berlambang banteng.
Rakercabsus DPC PDIP Kabupaten Batubara, juga dihadiri pengurus DPP PDIP, Calon Gubernur Sumut nomor urut 2, Edy Rahmayadi, Wakil Ketua DPD PDIP Sumut, Aswan Jaya, Calon Bupati dan Wakil Bupati, Zahir-Aslam Rayuda, seluruh pengurus DPC PDIP Batubara beserta jajarannya.
Djarot minta supaya TNI/Polri menjunjung netralitas di Pilgub Sumut 2024.Jangan pernah melakukan intimidasi terhadap masyarakat dalam menentukan sikap pilihannya, kepada salah satu paslon di Pilgub Sumut 2024.
"Seluruh keluarga besar TNI/Polri, harus netral. Untuk polisi, please netral, jangan melakukan intimidasi, jangan menakuti rakyat. Tolong jaga situasi dan kondisi ini," kata mantan Gubernur DKI itu.
"Untuk TNI/Polri netral, ASN dan Kepala Desa netral. Karena ini, hajatannya hidup rakyat Sumut.Berikan kebebasan kepada rakyat Sumut, untuk memilih pilihan sebaik-baiknya," tegas Djarot.
Djarot juga mengingatkan Bawaslu agar tidak pandang bulu menindak pelanggaran di Pilgub Sumut dan memproses segala laporan disampaikan kepada masyarakat, terhadap seluruh pelanggaran.
"Untuk Bawaslu tegas, kalau ada pelanggaran segara diproses dan diadili. Agar demokrasi di Sumut berjalan dengan baik, dengan bersih, jujur," kata Djarot.
Djarot juga mengimbau kepada masyarakat, untuk aktif melakukan seluruh tahapan Pilkada Sumut ini, hingga pemungutan suara nantinya. Jangan segan-segan untuk melaporkan segala pelanggaran yang terjadi.
Begitu juga dengan KPU jangan main-main dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara Pilkada Sumut tahun 2024.
"KPU jangan main-main. Kalau kejadian di desa segera dilaporkan dan bersuara," ucap Djarot.(Rel)
0 Komentar