Medan,TARUNA OFFICIAL
Tampaknya dalam ajang Pilkada 2024,PDI Perjuangan akan menyapu bersih kader yang tidak loyal terhadap kebijakan partai.
Kewajiban kader untuk mendukung calon kepala daerah yang diusung PDI Perjuangan dalam Pilkada 2024 menjadi harga mati yang wajib ditaati oleh semua kader.
Sanksi pemecatan sudah dilakukan terhadap anggota DPRD Nias Selatan, Dorthea Gohae .
Pemecatan Dorthea ini tertuang dalam Nomor : T621/KPTS/DPP/X/2024 tentang Pemecatan Dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
Pemecatan Dorthea tersebut merupakan imbas dari suaminya Fajarius Laia ST yang melakukan pelanggaran kode etik berat di PDIP.
“Bahwa sesungguhnya sikap, tindakan, dan perbuatan Sdri Dorthea Gohae, Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan Fraksi PDI Perjuangan Masa Bakti 2024-2029 memiliki suami (Sdr Fajarius Laia ST selaku Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Nias Selatan Masa Bakti 2019- 2024, yang telah dipecat dari keanggotaan PDI Perjuangan) karena mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Bupati dari partai politik lain (Demokrat dan PAN) adalah pembangkangan terhadap aturan kebijakan partai, yang merupakan pelanggaran kode etik dan disiplin partai.Dikategorikan sebagai pelanggaran berat.
Isi surat keputusan tersebut juga menegaskan,bahwa keberadaan Sdri Dorthea Gohae selaku istri akan berpotensi mendukung keberadaan suaminya yang mencalonkan diri sebagai bakal calon bupati dari partai politik lain.
Adapun keputusan organisasi menyeret Dorthea dengan sanksi pemecatan dari PDIP.
“Memberikan sanksi organisasi berupa pemecatan kepada Dorthea Gohae dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
Tidak hanya itu, Dorthea juga dilarang melakukan kegiatan dan menduduki jabatan yang mengatasnamakan PDIP sehingga posisinya sebagai anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan juga akan diberhentikan.
Pemecatan Dorthea ini ditandatangani langsung oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputeri dan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto pada 25 Oktober 2024.
Namun dari kalangan kader PDI Perjuangan berharap agar pimpinan pusat partai tidak terjebak seperti dalam Pilkada 2020,memecat kader sendiri yang maju dalam Pilkada demi mengusung kader dadakan yang juga maju dalam Pilkada.(Rel)
.jpeg)
0 Komentar