Medan,Taruna Official
Dugaan keterlibatan beberapa ketua organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Aliansi Cipayung Plus Medan, dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh pihak kepolisian mengemuka, Rabu (7/8).
Para mahasiswa tersebut sebelumnya melakukan aksi unjuk rasa terkait kebijakan Walikota Medan, Bobby Nasution.
Kapolrestabes Medan Kombes Pol Teddy Jhon Sahala Marbun tidak membantah adanya operasi ini. Namun, ia belum memberikan rincian lebih lanjut mengenai kasus tersebut, menunggu konferensi pers yang akan dilaksanakan pada (8/8/24).
Besok ya dirilis,” ujar Kombes Teddy pada Rabu (7/8/2024).
Kasi Humas Polrestabes Medan Iptu Nizar Nasution juga menyampaikan bahwa rincian kasus akan diumumkan besok. “Besok saja, besok dirilis. Belum tahu saya, belum konfirmasi sama Reskrim, nanti saya konfirmasi dulu ya,” kata Iptu Nizar.
Kasat Reskrim Polrestabes Medan, Kompol Jama Kita Purba, membenarkan adanya OTT tersebut.
“Yang jelas OTT ada,” katanya. Lebih lanjut, Jama menjelaskan bahwa kasus ini terkait dengan tindakan suap. Kira-kira demikian, sebutnya.
Informasi ini diduga merupakan buntut dari aksi unjuk rasa beberapa hari lalu yang memprotes mangkraknya proyek-proyek di bawah pemerintahan Walikota Medan, Bobby Nasution.
Para ketua organisasi mahasiswa kena OTT di sebuah kafe di kawasan Padang Bulan, Kecamatan Medan Baru, Minggu (4/8/2024) malam.
Mereka diduga adalah Ketua GMNI Kota Medan, Ketua PMII Kota Medan, Ketua KAMMI Kota Medan, dan Ketua HIMMAH Kota Medan, dengan inisial masing-masing AS, DR, AS, dan IP.
Pihak kepolisian mengamankan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 40 juta dari para terduga pelaku.
Upaya Pembungkaman Mahasiswa
Terpisah,politisi PDIP Sutrisno Pangaribuan menilai terlalu cepat untuk menganggap bahwa kasus ini sebagai pemerasan.
Menurutnya, ada kemungkinan bahwa mahasiswa tersebut dijebak oleh pihak tertentu untuk tujuan pembungkaman dan pembunuhan karakter.
Sebagai senior (alumni) aktivis mahasiswa, pernah menjadi Ketua BPC GMKI Medan (2003-2005), saya percaya bahwa aktivis mahasiswa tidak memiliki ikecakapan, keahlian, dan keberanian memeras pejabat,” ujar Sutrisno Pangaribuan, Rabu (7/8/2024).
Ia menyatakan bahwa tuduhan pemerasan ini kemungkinan merupakan upaya yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) untuk merusak bagi kredibilitas dan melemahkan gerakan mahasiswa terkait aksi unjuk rasa, ungkapnya.
Secara terpisah DPC GMNI Medan ikut nenanggapi soal pencatutan nama organisasi mahasiswa tersebut oleh pelaku dugaan tindak pidana pemerasan yang terjerat dalam OTT di PB Selayang I Medan pada Minggu (4/8) lalu.
Ketua DPC GMNI Medan Rama mengaku terkejut ada pihak yang memanfaatkan nama GMNI untuk berbuat kejahatan.
"Terus terang, kami merasa terkejut mendapatkan informasi ini. Secara organisasi kami tidak ada perintahkan kader untuk peras pejabat pemerintah, khususnya Pemko Medan. Jika pun sah terbukti secara hukum, kami meyakini tindakan tersebut hanyalah inisiatif oknum semata," ungkap Rama.
Di tengah derasnya tuduhan yang disematkan kepada GMNI dan organisasi mahasiswa lainnya atas peristiwa OTT, Rama dengan tegas menyatakan bahwa pihaknya tertib organisasi, tertib ideologi dan tertib kaderisasi dalam melaksanakan agenda perjuangan di bawah kepemimpinan nasional Imanuel Cahyadi.
"Jika pun ada terduga oknum yang mengatasnamakan ketua GMNI seperti yang diberitakan, kami meyakini beliau di bawah komando kelompok Arjuna-Dendi, bukan dari unsur kami. Sehingga sangat disayangkan oknum tersebut mencederai nama organisasi yang telah berdiri selama 70 tahun, dan bikin malu nama organisasi," tegasnya.
Saat ini, tambah Rama, pihaknya masih menunggu keterangan resmi pihak Polrestabes Medan soal kasus pemerasan tersebut.
"Untuk itu, demi memastikan bahwa ini set politik apa tidak, kami akan konsolidasi dan mendorong agar terbentuknya TPF (Tim Pencari Fakta). Semoga Kapolda, Kapolresta, Pemko Medan dan unsur lain tidak keberatan," tutup Rama.(***)
Editor : Juliandar
.jpeg)
0 Komentar