Izhar Daulay
Medan,tarunaofficial
Kebijakan Presiden Joko Widodo menerbitkan aturan baru terkait iuran untuk Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat,mendapat kritikan tajam dari aktivis buruh Sumatera Utara,Izhar Daulay.
Menurut Izhar Daulay,Presiden Jokowi tidak punya empati kepada buruh,karena pemotongan 3 persen dari upah buruh untuk Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA) sangat memberatkan.
Kebijakan tersebut sangat membebani pekerja.Apalagi saat ini biaya hidup demakin mahal ditandai dengan mahalnya harga Sembako, ditambahnya naiknya tarif Listrik,Air, dan biaya pendidikan.Belum lagi ada wacana pemerintah mau menaikkan PPN menjadi 12 persen.
Dengan Undang-undang Cipta Kerja yang saat ini berlaku di Indonesia atau menganut sistem Kerja Kontrak (Outsourcing) maka sangat mustahil bagi pekerja swasta bisa mendapatkan manfaat dari program TAPERA tersebut.
Sebab,kata Izhar Daulay,para pekerja biasanya dikontrak untuk masa kerja setahun.Bahkan ada yang dikontrak kerja per 3 bulan hingga per 6 bulan.
Ironisnya,saat ini masih banyak pengusaha nakal membayar upah di bawah Upah Minimum yang telah ditetapkan pemerintah,meski ada sanksi pidananya.
‘Kalau Presiden Jokowi punya niat baik kepada pekerja seharus pemerintah membangun rumah subsidi sebanyak mungkin yang harganya bisa dijangkau pekerja, baik pekerja formal maupun informal,kata Izhar kepada wartawan,Selasa (28/5/2024).
Izhar Daulay yang juga Sekretaris Posko Orange Sumatera Utara,organisasi sayap Partai Buruh mengungkapkan,kondisi buruh itu sudah miskin jangan dibuat tambah miskin.
Yang diinginkan pekerja adalah kepastian kerja dan hak haknya dipenuhi oleh perusahaan.Selain itu buruh mengharapkan pemerintah menghapus sistem kontrak atau Outsourcing yang nyata nyata telah merugikan buruh.(***)
Liputan : Joel Taruna
.jpeg)
0 Komentar